FSP BUMN Bersatu : Operasional Kapal Kabel Bold Maverick dan CS FU HAI Negara Pasti Rugi

oleh -46.013 views

Jakarta – Diterbitkannya izin Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA), kapal kabel Bold Maverick sangat disayangkan oleh perusahaan yang memiliki kapal kabel berbendera Indonesia. Pasalnya, kapal kabel berbendera Indonesia ada tersedia dan terbukti mampu melaksanakan pekerjaan penggelaran kabel laut. Sejak tahun 2016.

Seperti kapal kabel Nusantara Explorer milik perusahaan PT. Bina Nusantara Perkasa (BNP), kapal kabel Pasific Guardian milik PT. Jala Nusantara Mardika dengan, kapal kabel Ile De Re dan Teneo milik PT. Pelayaran Lintas Optik (PLO), dan kapal kabel Limin Venture milik PT. Limin Marine & Offshore (LMO).

“Penolakan keras terhadap kapal kapal asing khusus penggelar kabel bawah laut sudah sering dilakukan oleh perusahaan yang memiliki kapal kabel berbendera Indonesia,”
ujar Koordinator Perusahaan Pemilik Kapal Kabel Indonesia, Ivan Kustanto  hari ini.

Menurut Ivan, dukungan diterbitkannya Izin PPKA kapal kabel Bold Maverick. Dimana bulan lalu kapal CS FUHAI milik perusahaan SB Submarine System (SBSS) melalui lokal agen Ben Line Agencies di perbolehkan melaksanakan pekerjaan penggelaran kabel laut milik NEC Japan selama 3 minggu di wilayah EEZ Indonesia tanpa PPKA.

Dianggap sangat merugikan perusahaan nasional yang telah melakukan investasi yang besar dalam pengadaan kapal berbendera Indonesia dan Bangsa Indonesia sendiri.

“Azas Cabotage yang di serukan pihak Pemerintah Republik Indonesia menjadi tidak berjalan dan tidak dipatuhi akibat ulah oknum mafia dalam Kementerian Perhubungan,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono menambahkan, dengan sudah beroperasinya kapal kabel Bold Maverick dan CS FU HAI, negara sudah pasti dirugikan. Tak tanggung-tanggung, menurut dia kerugiannya bisa mencapai miliaran rupiah.

“Tentu saja negara sudah dirugikan milyaran rupiah melalui penerimaan pajak, dimana kapal kabel yang berbendera Indonesia dikenakan pajak masuk sebesar 15 persen dari nilai harga kapal tersebut,” ungkap Arief.

Maka dari itu, Arief pun berencana untuk melaporkan dugaan kerugian negara itu langsung kepada Presiden RI, Joko Widodo.

“Jadi ini akan kami laporkan ke Pak Joko Widodo nantinya. Sebab selain swasta, BUMN pun memiliki Kapal Kabel yaitu PT BNP anak perusahaan Telkom yang juga dirugikan,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *