Ketua PMII Soroti Carut – Marut Realisasi Dana COVID-19

oleh -73.513 views

Jakarta – Ditengah kisruh dana bantuan sosial untuk penangan covid-19 baik pusat maupun daerah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim sudah mendistribusikan bantuan bansos sudah sampai diangka 100% dengan angka rasio 1,2 juta Kartu keluarga dengan Anggaran 2,2 triliun. Ujar Rizki Abdul Rahman Wahid (Ketua PKC PMII Jakarta), dalam rilisnya yang diterima, Minggu, (17/05/2020).

Hal tersebut menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat DKI Jakarta apakah anggaran tersebut terdistribusi secara efisien dan efektif tepat pada masyarakat yang membutuhkan.

Secara spesifik Pemprov DKI Jakarta tidak menjelaskan secara detail masyarakat mana yang berhak menerima bantuan tersebut. Hal ini bisa dibuktikan dengan data statistik yang berbeda,presentase masyarakat miskin di DKI Jakarta 3,42 persen atau sebesar 362,30 ribu orang. Tutur Rizki, sebagaimana dalam rilisnya

“Hal tersebut jauh berbeda dengan data masyarakat miskin yang ada di DKI Jakarta.”

Pemprov DKI Jakarta sesuai peraturan Gubernur No.25 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Gubernur No. 162 Tahun 2019 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun anggaran 2020 serta peraturan gubernur No. 28 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Gubernur No. 162 Tahun 2019 Tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun Anggaran 2020. 3,023 Triliun data anggaran yang dikeluarkan tidak singkron dengan pengalokasian anggaran untuk penanggan covid-19. Jelas Rizki

Namun aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu juga bertanya, Dimanakah sisa Anggaran Tersebut?

Rizki yang mewakili PKC PMII DKI Jakarta sekaligus Ketua Umum itu, Ia berpandangan bahwa, ditengah pandemik covid-19 dengan carut-marutnya pendistrubusian dana bantuan sosial kepada masyarakat jangan sampai menimbulkan ketidakpercayaan rakyat dalam kehadiran Negara menangani covid-19 terutama di DKI Jakarta.  Tuturnya dalam rilisnya

Terakhir Ia Rizki menjelaskan dalam rilisnya bahwa, “PKC PMII DKI Jakarta juga mendorong KPK, DPR RI maupun DPRD DKI Jakarta ikut melakukan pengawasan secara berkala dan PKC PMII DKI Jakarta bersama KPK, DPR RI DAN DPRD sepakat untuk melakukan pengawasan dana Bansos covid -19 di DKI Jakarta. Tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *