Stop Omnibus Law Cipta Kerja, Kembalilah Ke Jalan Islam!

oleh -9.020 views

Stop Omnibus Law Cipta Kerja, Kembalilah Ke Jalan Islam!

Suro Kunto.B (Ketua SPBRS Jatim)

Meski mendapat penolakan dari pelbagai pihak, pembahasan RUU Cipta Kerja saat ini masih jalan terus di DPR. RUU Cipta Kerja dianggap bertujuan menyederhanakan birokrasi, meningkatkan investasi dalam negeri, dan menciptakan lapangan kerja.

Spirit RUU ini adalah keinginan mengalirkan investasi sebesar-besarnya dan menjaga iklim investasi kemudian berbagai kebijakan di lahirkan namun sama sekali tidak memperhatikan keadaan rakyat yang terpapar dampak investasi secara real. Proyek investasi akan mampu memberikan lapangan kerja minus penjelasan kerusakan aspek sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan yang dikhawatirkan menjadikan rakyat sebagai tumbal dari kapitalis – kapitalis raksasa itu.

Yang patut dicermati, dari awal sampai hari ini pemerintah belum memberikan tranparansi informasi yang maksimal kepada masyarakat luas khususnya kaum buruh terkait rencana pembuatan omnibus law padahal menurut perundang-undangan yang berlaku masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang utuh dan jelas. Kebutuhan pembentukan Omnibus law bukan datang dari usulan masyarakat, tapi dinilai sebagian masyarakat semata-mata datang dari pesanan para pengusaha besar yang menghendaki adanya satu regulasi khusus untuk lebih melindungi investasi modal mereka di Indonesia dan mengnyingkirkan segala hal yang menghambatnya.

Begitulah cara kapitalistik yang gagal menyelesaikan urusan perut rakyatnya. Berbeda ketika Islam diterapkan. Dalam Islam, niscaya tidak akan ditemukan problem perburuhan secara komunal. Kalaupun ada masalah, itu bersifat kausistik, atau personal. Bukan perburuhan sebagai sebuah entitas.

Dalam kitab Asy Syakhshiyyah al Islamiyyah jilid 2, bab Laa Tuujadu fil Islaami Musykilaatu ‘Ummaal (Tidak ada Problem Perburuhan dalam Islam), hal 325-327, Syaikh Taqiyuddin an Nabhani memberikan pandangan yang sangat solutif dalam hal ini. Di sana kita dapat lihat beberapa poin penting ini:

– Negara menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok setiap anggota masyarakat, seperti sandang, pangan, dan papan. Negara juga memberi jaminan terpenuhinya 3 kebutuhan pokok kolektif masyarakat yakni keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Artinya, para pekerja tidak menggantungkan biaya-biaya untuk kebutuhan pokoknya dari gajinya sebagai pekerja. Berbeda dengan saat ini. Dari gaji seorang karyawan, dia harus menghidupi keluarganya, harus menganggarkan biaya pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Maka gaji karyawan, mestinya lebih diperuntukkan pada kebutuhan yang bersifat sekunder ataupun tersier. Bukan primer.

– Hubungan pekerja dengan pemilik usaha hanya ditinjau dari aspek aqad kerja. Apakah halal atau haram, apakah sah atau tidak. Dan syariat Islam telah menjelaskan ini sangat detail dan rinci. Tidak ada golongan kelas buruh atau proletar, yang menjadi lawan dari kelas borjuis. Jadi, jika akadnya sesuai syariah, jumlah gajinya disepakati, maka muamalah bisa dilangsungkan antara kedua belah pihak

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *