GMMI Mendesak MUI Transparan Terkait Anggaran Label Sertifikasi Halal

oleh -9.471 views

JAKARTA – Mahasiswa yang mengatasnamakan gerakan Muda Muslim Indonesia (GMMI) hari ini menyambangi Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) guna mendesak {Iembaga para ummat tersebut untuk menghentikan monopoli lebel sertifikasi halal dilembaga suci tersebut.

Mereka, GMMI mendesak MUI untuk transparan terkait anggaran lebel sertifikasi halal yang selama ini di kelola Iembaga MUI tersebut.

”Mendesak MUI untuk transparan terhadap Ummat dan negara perihal pengelolaan anggaran lebel sertifikasi halal yang se/am ini dikelo/a oleh MUI” Kata Koordinator Aksi Daud L, di kantor MUI Rabu, (02/09/2020).

Selain itu, lanjut daud, pengelolaan anggaran sertifikasi halal sejauh ini tidak ada keterangan jelasnya. ”Kami menduga jangan jangan MUI me/akukan praktek kotor atas dana ummat dari sertifikasi halal tersebut”. Terangnya

Selain itu juga, mereka juga mendesak pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) untuk mengambil alih kembali pengelolaan Sertifikasi Halal yang diketahui sudah puluhan tahun lamanya menjadi |adang bisnis Iembaga MUI.

”MUI bukanlah Iembaga negara yang sah dan di amanahkan negara untuk mengeIo/a secara mandiri lebel sertifikasi halal tersebut. Karena MUI secara ke/embagaan merupakan Iembaga ummat dan kemasyarakat sebagaimana ormas Iainnya bukan Iembaga negara. Kalaupun demikian ngotot MUI, maka kewenangan itupun juga harus sama diberikan kepada Iembaga Ormas Iainnya, ada lebel sertifikasi versi HMI, PMII, Muhammadiyah,GMNI dan Ormas Iainnya” sambung daud

Mereka juga mendesak wakil presiden KH. Ma’ruf Amin untuk segera memberi teguran tegas atas persoalan sertifikasi halal tersebut demi kemandirian ekonomi Indonesia. Mereka (GMMI) juga akan mendatangi istana negara untuk melalukan laporan lansung ke presiden dan wakil presiden atas lebel sertifikasi halal yang tengah menjadi persoalan ditengah ummat islam indonesia.

”Tentu tuntutan kami dari Gerakan Muda Muslim Indonesia (GMMI) akan mendatangi kantor Presiden dan wakil presiden RI untuk melaporkan hal ini, juga akan mendatangi Iembaga hukum terkait untuk segera memerika oknum oknum pengelola sertifikasi Halal” Pungkas Daud

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *