Ketua Komisi ESDM dan Pertambangan PB HMI MPO Mendesak Kementrian ESDM dan Kementrian Kehutanan, Segera Menghentikan Aktifitas Ilegal Yang di Lakukan Oleh PT.SBP

oleh -9.020 views

Jakarta – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO mendesak Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementrian Kehutanan untuk menghentikan aktifitas ilegal mining perambahan kawasan hutan oleh PT Sumber Bumi Putra (SBP) di Desa Pasuuli Kecamatan Andowia Konawe Utara.

Ketua Komisi ESDM dan Pertambangan PB HMI MPO, Laode Muhamad Imran, mengungkapkan diduga kuat PT SBP melakukan penambangan dengan perambahan kawasan hutan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

“Hadirnya PT SBP membuat meningkatnya kerusakan hutan di Sulawesi Tenggara khususnya Kabupaten Konawe Utara, dan hal ini bisa berdampak pada kelestarian serta keberlangsungan hutan sebagai modal besar generasi akan datang,tegas La Ode M.Imran melalui siaran persnya yang di terima tribunakitvis.com”, jumat (4/9/2020).

Lanjut dia, Jika benar perusahaan tambang itu tidak memiliki IPPKH, maka sudah melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 4 tahun 2009, tentang mineral dan batubara pada Pasal 134 ayat 2, di mana kegiatan pertambangan tidak bisa dilakukan di tempat yang dilarang untuk melakukan usaha pertambangan sebelum memperoleh izin dari instansi pemerintah.

Kemudian dikuatkan lagi dengan pasal 50 ayat 3 UU 41 tahun 1999 tentang kehutanan, dimana setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum, ekplorasi atau ekploitasi bahan tambang di kawasan hutan tanpa melalui pemberian IPPKH oleh Menteri Kehutanan dengan pertimbangan luas dan jangka waktu tertentu.

“Maka, apabila perusahaan yang tidak memiliki IPPKH bisa diberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin oleh kementrian.”

Selain itu, juga bisa mendapatkan sanksi pidana sebagai mana yang tertuang dalam pasal 78 ayat 6 UU Kehutanan, apa bila kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan yang tidak memiliki IPPKH dapat di hukum dengan hukuman kurungan maksimal 10 tahun dan denda sebesar 5 miliar.

Atas dasar itu, pertama kami meminta Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memberikan sanksi kepada PT SBP berupa pencabutan izin karena melakukan pertambangan tanpa IPPKH.

Dan dalam waktu dekat kami akan audiensi dengan kementrian ESDM membahas strategi nasional dalam peningkatan investasi pertambangan yang bersih dan sehat, sekaligus membuat laporan aktifitas ilegal mining yang ada di Sultra.

Kedua, kami juga meminta Mabes Polri segera memproses terkait adanya ilegal mining yang dilakukan PT Sumber Bumi Putra (SBP).
Kami harap persoalan ini menjadi perhatian serius, sebagai upaya memberantas mafia-mafia pertambangan di Indonesia,

Selain itu, Imran, berharap kepada Bapak Jenderal Pol Drs. Idam Azis, M.Si sebagai Kapolri sekaligus putra daerah Sultra untuk menuntaskan kasus ilegal mining di Negara Kesatuan Republik Indonesia secara khusus Provinsi Sulawesi Tenggara, tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *