PB HMI, Pelaksanaan Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan SDA di Indonesia Masih Gagal

oleh -4.510 views

KENDARI – Ketua Komisi Agraria Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Alialudin Hamzah mengungkapkan sejauh agenda pembaharuan Agraria dan pengelolaan Sumber Daya Alam berlangsung terdapat banyak persoalan serius yang terjadi di masyarakat.

Menurutnya persoalan tersebut begitu kompleks, berdampak buruk pada kehidupan masyarakat luas.

“seperti persoalan kerusakan lingkungan, kriminalisasi, ketimpangan kepemilikan lahan, penggusuran paksa, kekerasan, hingga praktek korupsi, Kolusi dan nepotisme sektor SDA. Artinya harus diakui bahwa realisasi program pemerintah di bidang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan SDA di Indonesia selama ini dinilai masih gagal!,” jelas Ali, di Kendari, (27/09/2020).

PB HMI mencatat kasus kekerasan dan penggusuran paksa terhadap warga luwuk sulawesi tengah, pengrusakan kawasan hutan adat di Maluku Utara, kekerasan terhadap warga Wawonii di Sulawesi Tenggara, Sengketa tanah masyarakat adat Tabi Papua dengan PT. Bintang Mas, korupsi SDA di Kalimantan, Sengketa lahan di Kebumen Jawa Tengah, Kriminalisasi 12 Warga adat Sumatera dan masih banyak lagi kasus-kasus lainnya yang berkaiatan dengan pelaksanaan agenda Pembaharuan Agraria dan pengelolaan SDA terjadi sepanjang 10 tahun belakangan ini.

“Banyaknya kasus yang terjadi kaitannya dengan Agraria dan Pengelolaan SDA justru memicu banyak kejanggalan. Ironisnya ada yang melibatkan oknum penegak hukum, eksekutif, swasta maupun masyarakat. kami minta hukum harus ditegakkan sebaik-baiknya. seluruh komponen bangsa terutama penegak hukum mestinya bertanggungjawab terhadap terwujudnya tradisi penegakan hukum yang berkeadilan,” ungkap Ali

Mengenai 5 strategi pemerintah yakni pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan penyederhanaan birokrasi diantaranya bertujuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sektor pembaharuan agraria dan pengelolaan SDA menurut Ali, pihaknya sedang menghimpun pendapat dan membahasnya lebih serius dalam pleno pembahasan program kerja PB HMI yang akan datang.

“Itu kami tahu dikalim pemerintah sebagai resolusi mutakhir termasuk untuk menyelesaikan persoalan sektor agraria dan pemanfaatan dan pengelolaan SDA. kami secara kelembagaan belum memiliki sikap soal itu, kedepan kami tidak tahu! apakah skenario Omnibus Law yang ditawarkan pemerintah yang rencananya akan disahkan pada 9 oktober mendatang bisa diandalkan secara konsepsional atau tidak. Yang jelas sebagai langkah taktis kami akan terus mengingatkan pemerintah terkait kecenderunganya mendorong upaya penyelesaian kasus kasus yang ada. Pemerintah wajib menganggap kasus kasus kaitannya dengan agraria dan sda sebagai bagian yang urgen.”pungkasnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *